Perjanian kerjasama China-Aus: Menakar peta pasokan daging Indonesia kedepan

Kesepakatan perdagangan bebas antara China dan Australia ditandatangani secara resmi Juni (17/6/2015) lalu. Keputusan ini diambil setelah dilakukan perundingan bertahun-tahun. Muncul asumsi dan ketakutan beragam atas implikasi dari perjanjian perdagangan tersebut. Terlebih, terhadap peta pasokan daging ke-Indonesia kedepan.

China diproyeksikan menjadi pasar yang menjanjikan bagi Australia. Kita simak saja jumlah pendduk mereka yang hampir mencapai angka 1,5 milyar jiwa. Kita korelasikan dengan angka konsumsi daging mereka yang mencapai 4,1 Kg/kapita/tahun. Jika kita bandingkan dengan Indonesia. Kita akan melihat bagaimana Australia bermain taktis untuk hal ini.

Keterbukaan China untuk menerima pasokan daging dari Australia, praktis, memberikan tambahan opsi yang dapat di ambil oleh Australia dalam memasarkan dagingnya. Tidak hanya berkutat dan terbatas di Indonesia seperti halnya sebelumnya.

Hal yang menarik adalah Indonesia saat ini masih menjadikan Australia prioritas utama untuk memenuhi pasokan daging dalam negeri. Ketergantungan ini harus segera di evaluasi. Kedepan, bukan tidak mungkin jika Australia memilih untuk tidak mengekspor sapi mereka ke Indonesia.

Melihat opsi lain

Sebenarnya, kita memiliki opsi lain untuk melakukan Impor daging dari India dan Brazil. Kita tidak harus selalu berkutat dengan tetangga dekat kita, yang sedikit banyak sering berbuat gaduh dengan kita. Opsi ini akan menjadi angan-angan melihat kita terkendala permasalahan mendasar bahwa kedua Negara tersebut belum bebas Penyakit Kuku dan Mulut (PMK).

Opsi ini pun harus di barengi dengan adanya konsekuensi logis. Indonesia bisa saja memilih daerah khusus di Brasil dan India untuk jadi sumber sapi, namun sistem impor dalam UU peternakan harus diubah menjadi zone base.

Pemberlakukan zone base sebelumnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD. MK menjadikan sistem impor sapi mengacu pada sistem basis negara atau country base, yang berarti impor daging dan sapi hidup harus didatangkan dari negara-negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Revisi Undang-Undang

Proses revisi Undang Undang No.18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan telah diusulkan antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak 2013. Revisi ini bertujuan untuk dapat mengimplementasikan sistem zone base. Yaitu pemerintah terlebih dahulu harus membangun satu buah pulau karantina khusus. Tujuannya adalah untuk memeriksa sapi hidup yang berasal dari India dan Brasil agar mendapatkan jaminan terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebelum kemudian dapat di distribusikan.

Sebelum di sahkan pada tahun 2014 lewat  Undang-Undang (UU) nomor 41/2014. Peraturan UU No.18/2009 mengatur Indonesia hanya boleh mengimpor sapi hidup dan daging sapi dari negara-negara bebas PMK seperti Australia, Selandia Baru, dan AS. Secara tidak langsung aturan Undang-Undang No.18/2009, sedikit banyak memaksa kita, untuk menjaga keharmonisan impor daging sapi kita dengan Australia.  

Namun, saat ini kita memiliki daya tawar yang kurang lebih sama. Kita sama-sama memiliki opsi kedua. Tidak ada yang perlu di risaukan. Ada opsi lain yang bisa kita ambil. Ada jaminan untuk pasokan daging kita. Namun, ketergantungan kita masih tetap harus dicetak tebal dan bergaris bawah.